Nasihat
Syaikh Ali bin Ahmad Ar-Rozihiy untuk Para Dai Ahlus Sunnah agar Jangan Ikut
Campur dalam Urusan Pemerintah
Oleh : Ustadz Abdul Qodir Abu Fa’izah -hafizhahullah-
Belakangan ini,
ada sebuah fenomena yang kami perhatikan merebak di kalangan sebagian Ahlus
Sunnah, berupa ikut campurnya mereka dalam perkara-perkara dan kasus-kasus yang
ditangani pemerintah, karena (mungkin) termakan media.
Parahnya lagi,
bila seorang dai ikut membuat pernyataan dalam urusan pemerintah yang bukan
urusannya, sehingga bermunculan kesan buruk bagi dakwah Ahlus Sunnah bahwa
mereka tidak menghormati pemerintah muslim. Padahal itu hanyalah sikap pribadi
dai tertentu.
Akibatnya, kini
banyak juga ikhwah alias audiens yang “berani” berkomentar tentang
masalah-masalah kekinian yang mendera negeri ini, seperti kasus Bapak Patrialis
Akbar, dan lainnya.
Tulisan dan
nasihat ini, jangan dipahami bahwa kita menutup pintu nasihat bagi pemerintah.
Silakan, nasihati mereka. Tapi tentunya dengan cara-cara syar’i, dan
dilakukan oleh orang yang pantas mengemban tugas nasihat itu dari kalangan
orang yang dikenal dan dekat dengan pemerintah.
Nasihatilah mereka pribadi dengan
cara yang baik berupa nasihat persaudaraan dan secara pribadi, bukan secara
terang-terangan di depan publik melalui mimbar, media, dan lainnya!
Para pembaca yang
budiman, adanya gejala buruk sebagian Ahlus Sunnah sudah mulai “berani”
mengeluarkan STATEMENT (pernyataan) dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang
dihadapi pemerintah, sehingga seringkali menyerempet nama baik pemerintah
muslim.
Adanya gejala
buruk ini, memancing sebagian pihak untuk menanyakan hal ini kepada sebagian
ulama Ahlus Sunnah di Yaman, dalam hal ini Syaikh Ali bin Ahmad Ar-Rozihiy –hafizhahullah-.
Berikut pertanyaan
yang diajukan oleh sebgian thullab Ma’bar kepada Syaikh Ali bin Ahmad
Ar-Rozihiy –hafizhahullah– :










